Kasus Ahok, Drama Telenovela, dan Kain Kafan

Selain kasus kopi sianida yang begitu panjang dan bertele-tele layaknya drama telenovela, satu lagi akan menyusul, yaitu kasus Ahok terkait surat Al-Maidah. Yang sudah diketahui masyarakat luas pemicunya adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kembali diingatkan, agar kita tidak pernah lupa ucapan si Ahok saat di depan warga Kepualauan Seribu, pada tanggal 27 September 2016  lalu: “Jangan mau dibohongi pake surat Al-Maidah ayat 51, yang macam-macam itu.”

Demo tuntut Ahok di Balai Kota | Foto Tribun News

Akibat pernyataan itu pula Ahok dikecam oleh umat Muslim Indonesia, dan Muslim Internasional juga sudah menyoroti kasus penistaan agama Islam ini. Sedangkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa bahwa Ahok sudah menistakan agama Islam.

Namun pembela Ahok habis-habisan membela sang petahana tersebut, bahkan MUI juga dituduh sudah berpolitisasi dalam fatwa tersebut. Inilah watak pembela Ahok, sudah jelas-jelas Ahok salah, malah menuduh MUI yang bukan-bukan.

Padahal Ahok yang masuk ke ranah agama, bukan MUI yang masuk ke ranah Politik. Karena Ahok sendiri yang memulai dengan berkampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 pakai agama Islam, menyudutkan Islam pula.

Sebelumnya mantan Bupati Belitung Timur ini sudah minta maaf, mungkin saja sebagian umat Muslim memaafkannya, namun proses hukum tetap berlanjut. Kan memang seperti itu menyelasaikan permasalahan hukum?

Tidak bisa sudah berbuat salah, lalu minta maaf dan semua beres. Kalau begitu aturan mainnya, bagaimana kasus perkosaan dan pembunuh. Si lelaki pemerkosa minta maaf, lalu selesai kasusnya? Memang harga diri wanita bisa kembali? Kalau ia masih perawan, memangnya bisa kembalikan keperawannya?

Begitu juga si pembunuh, setelah membunuh bisa begitu saja selesai kasusnya, terus yang sudah mati itu bagaimana? Bisa dihidupkan?

Di sinilah pentingnya hukum di tengah-tengah masyarakat, selain untuk menegakkan keadilan di bumi manusia ini, juga untuk melindungi si pelaku dari hukuman masyarakat.

Kan kita sendiri tahu, terkadang hukuman masyarakat bisa lebih bahaya dari hukum negara? Nah, peran penegak hukum harus bisa melindungi si pelaku dengan mengambil alih kasus tersebut dengan asas keadilan.

Begitu juga dengan kasus Ahok. Sangat sederhana untuk menyesaikannya, periksa Ahok dengan segera, naikkan kasusnya, dan biarkan sidang berjalan semestinya. Nanti di persidangan terbukit apakah Ahok salah atau tidak? Kan enak begitu prosesnya.

Namun kenyataan di lapangan sungguh berbeda, saudara, Ahok sepertinya dilindungi oleh orang yang berkuasa di negeri ini. Polisi seakan-akan takut memeriksa kasus Ahok. Kan lucu jadinya? Apa guna ada penegak hukum kalau tidak bisa menangani kasus Ahok?

Yang lucunya lagi adalah saat Ahok mencoba mengklarifikasi kasusnya di Kabareskrim Polri Senin pagi lalu, Ahok menjumpai presiden dulu di istana. Aneh, kan? Seperti anak-anak yang mengadu saat berkelahi dengan teman bermainnya. Ahok mengadu pada Jokowi? Bisa jadi.

Kan tidak mungkin menjumpai presiden hanya untuk sopan santun saja sebelum cuti kampanye, seperti yang dijelaskan Juru Bicara Presiden Johan Budi. Duh… anak kecil juga tahulah yang begituan.

Namun umat Muslim di titik-titik tertentu, Sumatera dan Jawa, mulai terus berdemo tiada henti-hentinya menuntut agar Ahok segera diproses. Bahkan 4 November 2016 nanti, usai sholat Jum’at akan ada demo besar-besaran menuntut hal yang serupa.

Kabarnya massa yang akan dikerahkan lebih besar dari sebelumnya, pada tanggal 11 Oktober 2016 lalu.  Dan pihak kepolisian yang tergabung dengan TNI sudah menyiapkan 7.000 personil dalam menjaga keamanan aksi massa itu nantinya.

Jika nantinya demo besar-besaran kedua kalinya ini tetap tidak digubris, entahlah bagaimana selanjutnya kasus Ahok ini? Kemungkinan akan ada demo terkakhir, sebagai final peringatan kepada pemerintah, penegak hukum, dan sang Presden RI Joko Widodo.

Karena umat Islam tampaknya sudah gerah sekali, seolah-olah teriakan mereka dianggap angin lalu, hanya sekadar hiasan di zaman masa demokrasi Indonesia ini.  Massa yang semakin banyak dan terus bertambah tentu bisa berakibat chaos. Sebab mereka dikacangin.

Nah, jika pada 14 November nanti belum juga Ahok diperiksa secara hukum yang berlaku, maka umat Muslim selama ini yang ikut berdemo tidak bersalah, sebab mereka juga mematuhi hukum demokrasi. Selanjutnya penegak hukum dan pemerintahlah yang salah karena sudah mengabaikan tuntutan mereka.

Jangan dikira ini adalah demo politisasi, ini merupakan tuntutan hak sebagai seorang Muslim. Setiap Muslim memang dianjurkan untuk membela agamanya. Apa penegak hukum dan pemerintah tahu itu? Bahkan, Buya Hamka sempat berpesan: “Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan!”

Buya Hamka bukan seorang ulama ecek-ecek, ia seorang ulama mahsyur di zamannya, juga sampai detik ini, dan juga pernah menjabat menjadi Ketua MUI di zaman orde baru. Ilmu tafsir dan akidahnya tidak diragukan lagi. Bukan seperti Nusron Wahid, yang ilmu tafsirnya hanya dia yang tahu, dan sungguh sesat menafsirkan pernyataan Ahok mengenai surat Al-Maidah itu.

Pramoedya Ananta Toer saja yang pernah bermusuhan dengan Hamka, menyuruh calon menantunya untuk belajar Islam dengannya.

Pram merupakan sosok yang berpegang prinsip, tidak ada keraguan di dalam perbuatan dan tinadakannya. Meskipun dirinya sendiri tidak dekat dengan Islam, namun ia percaya bahwa Hamka lah sosok yang tepat membimbing calon menantunya itu dalam belajar Islam dengan baik.

Begitu juga dengan Soekarno dan Mohammad Yamin, kedua tokoh bangsa ini meminta Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahnya. Dan untuk Mohammad Yamin sendiri berawasiat agar di saat ajal menjemputnya ditemani sampai di liang lahat. Dan kita ketahui sendiri, Mohammad Yamin dimakamkan di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat.

Dan kasus Ahok ini sudah menistkan agama Islam. Maka umat Islam yang membela agamanya tidak akan pernah berhenti sebelum Ahok disidang dalam pengadilan. Karena pesan Buya Hamka masih tertanam di sanubari umat Muslim di Indonesia. [Klickberita.com]

Info Penting: Klickberita.com di-update setiap Sabtu pagi